Wanprestasi dalam Perjanjian

Oleh: Jhoel Jahapay

Di dalam ketentuan hukum, suatu perikatan yang di buat oleh dua orang atau lebih dan mempunyai hak mengikat diantara keduanya di sebut dengan Perjanjian.

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Lalu, bagaimana bila dalam pemenuhan perjanjian tersebut salah satu pihak melakukan perbuatan yang di nilai bertentangan dengan Isi dari perikatan tersebut?

Menjawab hal itu Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga bila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan setelah terjadinya suatu perikatan lewat perjanjian maka hal itu di sebut dengan Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar janji.

Contoh dari perbuatan Ingkar janji ini bisa dilihat pada kasus hutang piutang, kasus pengingkaran pada kontrak kerja, serta bentuk Perjanjian lainnya.

Namun walaupun wanprestasi ini adalah suatu kasus hukum, tetapi perbuatan ini tidak bisa di selesaikan di kepolisian, karena hal ini termasuk di dalam delik hukum perdata.

Penyelesaian kasus perdata hanya bisa di selesaikan lewat jalur Pengadilan, tentunya dengan membuat gugatan wanprestasi terlebih dahulu.

Tetapi, dalam kasus hukum apapun baik perdata maupun pidana. Langkah penyelesaian terbaik adalah lewat jalur mediasi dengan penyelesaian musyawarah.

Sehingga tidak terjadi perselisihan ataupun permusuhan di kemudian hari di akibatkan adanya kalah menang dalam suatu perkara.